Kaltimes.com – Bertahun-tahun, Kabupaten Berau sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya batubara, sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Namun, seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPRD Berau, H. Saga, ketergantungan ini tidak bisa terus berlanjut.
“Kalau kita hanya bergantung pada batubara, habis, karena merupakan sumber tak terbarukan, suatu saat akan habis, pemerintah perlu menggalakan sektor pengganti yang potensial,” ungkapnya Jumat (4/10/2024).
Perkebunan, pertanian, perikanan sudah jelas menjadi sektor paling potensial. Akan tetapi menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, tidak melupakan sumber lain yang memiliki potensi tidak kalah besar.
Seperti sektor pariwisata, menurut Sa’ga sektor ini memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk menjadi sumber PAD kabupaten. Sayangnya, sejauh ini pariwisata Berau belum tergarap maksimal.
Bahkan ia menyebutkan kasak kusuk program kerja yang mengucurkan anggaran dari APBD belum terukur sejajar dengan income yang diperoleh dari sektor ini.
“Yang perlu diperhatikan feedbacknya ke PAD berapa, masih kurang? kenapa, apa yang kurang?” ujarnya.
Secara kelembagaan, melihat masih ada celah lolosnya potensi PAD salah satunya retribusi dari sektor PAD yang lolos dari jaring SKPD terkait.
Belum ada jalur satu pintu yang disediakan untuk pemungutan retribusi menjadi kekurangan. Belajar pada daerah yang menghasilkan PAD besar dari sektor pariwisata, Berau sudah seharusnya menerapkan pola ini.
“Contoh, banyak wisatawan yang masuk ke Derawan atau wisata lainnya melalui Tarakan, terus kita dapat apa,jika diterapkan jalur masuk satu pintu itu bisa ditangani, seperti daerah lain, masuk tarik retribusi per orang, lihat saja pasar dari uang parkir saja bisa menghasilkan PAD yang lumayan, padahal cuma ditarik seribu saja satu motor,” jelasnya lagi.
Upaya seperti ini seharusnya sudah dilakukan lebih awal,agar sektor pariwisata mampu mandiri dengan kata lain pariwisata mampu menghidupi dirinya sendiri. Tentunya dengan parameter pembangunan yang dilakukan untuk sektor ini bisa sejajar dengan PAD yang dihasilkan.
Terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan kampung Pulau Derawan dengan menarik retribusi kepada setiap pengunjung masuk merupakan sebuah langkah tepat, yang perlu diadopsi oleh SKPD terkait.
Tentunya dengan regulasi aturan yang jelas dan tidak bertentangan. Diperlukan keberanian untuk membuat kebijakan itu, dan dipastikan akan mendapat dukungan dari legislatif.
“Seharusnya sudah ada, coba lihat daerah lain yang pariwisatanya maju mereka sudah menerapkan jalur satu pintu dan menarik retribusi pengunjung, ini bisa jadi penyumbang PAD, dan pariwisata kita sudah sangat baik sekali, kita punya wisata-wisata unggulan, kampung sudah buat peraturan kampung menarik retribusi, kalau bisa itu segera diterapkan oleh SKPD,” tandasnya. (adv/tim)
editor: Tirta Wahyud
