Kaltimes.com – Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Hepnie Armansyah menyambut baik partisipasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Summit Reforma Agraria 2024 berlangsung 14 hingga 15 Juni 2024 di Denpasar, Bali. Hepnie Armansyah menilai hal itu merupakan langkah penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan agraria di daerah. “Kami mengingatkan bahwa implementasi reforma agraria di tingkat lokal harus menjadi prioritas,” tegas Hepnie pada Jumat 14 Juni 2024.
DPRD Kutai Timur, menurutnya, akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera menyusun rencana aksi konkret, termasuk identifikasi lahan-lahan yang dapat diredistribusikan, penyelesaian konflik agraria yang ada, dan program pemberdayaan masyarakat penerima manfaat reforma agraria.
DPRD Kutai Timur, lanjutnya, juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses implementasi reforma agraria dan mengharapkan keterlibatan aktif masyarakat. “Kami juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini dan mengharapkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama kelompok tani dan masyarakat adat,” tambah politikus PPP ini.
Dengan adanya dorongan dari DPRD dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, diharapkannya implementasi reforma agraria di tingkat lokal dapat segera terealisasi. Karena menurutnya, DPRD menyatakan kesiapannya untuk mendukung melalui regulasi dan pengawasan untuk memastikan reforma agraria di Kutai Timur berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Summit Reforma Agraria 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mendelegasikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono untuk menghadiri acara tersebut.
Acara berlangsung selama dua hari ini membahas berbagai isu penting, termasuk legalisasi aset permukiman di atas air dan pulau terluar, penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi, penyelesaian konflik agraria pada aset milik negara dan BUMN/BUMD yang dikuasai masyarakat, serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Poniso Suryo Renggono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan reforma agraria. “Keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada peraturan yang baik, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan komitmen dari semua pihak,” ujarnya. (ADV-DPRD/Q)
