Kaltimes.com – Laporan kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (KPA) di Samarinda menunjukkan tren peningkatan. Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, menilai hal ini bukan semata pertanda meningkatnya tindak kekerasan, melainkan juga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan menuntut keadilan.
“Memang kalau kita lihat datanya, kasus kekerasan di Samarinda cukup banyak. Tapi itu juga karena penduduk kita lebih banyak dibanding daerah lain,” ujar Puji di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Ia menjelaskan, dulu banyak kasus serupa yang tidak diungkap ke publik. Namun kini, dengan meningkatnya sosialisasi dan dukungan lembaga pemberdayaan masyarakat, warga semakin berani bersuara.
“Ini sebenarnya anomali yang baik. Dulu masyarakat diam, sekarang mereka mulai sadar dan bergerak,” katanya.
Sri Puji juga menyoroti pentingnya penanganan dan penyelesaian kasus yang dilaporkan. Ia mengingatkan bertambahnya laporan harus dibarengi dengan penyelesaian yang tuntas.
“Yang berbahaya justru jika kasusnya banyak, tapi penyelesaiannya minim. Itu bisa jadi bom waktu,” tegasnya.
Menurutnya, yang utama adalah menciptakan sistem penanganan terpadu agar setiap laporan direspons dengan serius. Pemerintah juga diharapkan memastikan keberadaan dan kesiapan sarana perlindungan, seperti rumah aman, yang representatif.
“Rumah aman dan lembaga perlindungan harus siap. Jangan sampai banyak kasus tapi tempat penanganannya tidak layak atau tidak tersedia,” ucapnya.
Ia menekankan keberhasilan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya soal regulasi atau aparat penegak hukum, tetapi juga keterlibatan masyarakat secara aktif.
“Kalau semua sistem di pemerintahan sudah bagus tapi masyarakatnya tidak teredukasi, itu bisa jadi masalah baru. Jadi edukasi itu kunci,” lanjutnya.
Sri Puji menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif.
“Semua unsur harus terlibat. Peran masyarakat, kesiapan sarana prasarana, dan aturan hukum harus sejalan. Ini pekerjaan bersama,” pungkasnya.(adv)
