Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur dinilai telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang detail, terutama dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Son Hatta Ridwan, menegaskan bahwa pencapaian tersebut menandakan Pemkab Kutai Timur telah mengelola anggaran sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK.
“Saya menilai Pemkab Kutai Timur saat ini benar-benar sudah detail dalam menggunakan anggaran. Hal ini dibuktikan pada tahun 2023 yang lalu berhasil memperoleh opini WTP dari BPK,” ujar Son Hatta.
Dalam APBD 2023 yang mencapai Rp8 triliun, Pemkab Kutai Timur meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, termasuk untuk menangani masalah belanja pegawai. Menurut Son Hatta, anggaran untuk Dinas Pendidikan tahun ini mencapai 30 persen dari total anggaran, sebelumnya hanya 24 persen. Kenaikan ini digunakan untuk menambah jumlah tenaga pendidik melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan untuk memberikan honor bagi PPPK tersebut.
Sejauh ini, DPRD Kabupaten Kutai Timur menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran di sektor pendidikan masih berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan, serta belum ada pelanggaran yang ditemukan. Namun jika terdapat pelanggaran, lanjut dia, tentunya akan ada peringatan yang disampaikan oleh BPK maupun KPK dalam pengelolaan anggaran.
“Khususnya pengelolaan anggaran di sektor pendidikan. Saya nilai semua berjalan sesuai ketentuan dan belum ada pelanggaran sama sekali. Kalau memang ada yang salah, tentu akan ada peringatan yang disampaikan oleh BPK maupun KPK,” kata Son Hatta.
Meski telah meraih opini WTP, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan. Son Hatta berharap Pemkab Kutai Timur dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar ke depannya dapat membantu mencegah adanya pembocoran anggaran. (Adv-DPRD/De)
