Kaltimes.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Loa Janan menjadi momentum strategis dalam merencanakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sebagai perwakilan masyarakat, anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari daerah pemilihan (Dapil) 5, yakni HM Jamhari, Johansyah, Hamdiah, dan Hairenda, turut hadir dalam Musrenbang tersebut. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan bahwa rencana pembangunan yang diusulkan dapat diakomodasi dengan baik.
HM Jamhari menegaskan bahwa segala kebutuhan dan aspirasi yang muncul dalam Musrenbang akan diperjuangkan agar dapat terealisasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan dan program yang lebih baik di masa mendatang.
“Musrenbang tahun ini membawa angin segar, apalagi dilaksanakan di sebuah tempat wisata. Berpikir sambil menikmati pemandangan di Taman Agro Wisata Desa Bukit Tani, Kecamatan Loa Janan, mencerminkan kemajuan desa dalam mengelola dan menggali potensi wisata yang ada di wilayahnya,” ungkap Jamhari dalam acara tersebut.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama Musrenbang tingkat kecamatan ini adalah untuk menjaring informasi serta membahas dan menyepakati usulan prioritas pembangunan dari desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Loa Janan.
Berbagai usulan yang disampaikan mencakup bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA). Selain itu, bidang olahraga juga menjadi perhatian utama masyarakat.
Jamhari menekankan pentingnya pembangunan yang merata di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan pembangunan berjalan dengan baik, terutama dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta keamanan dan ketertiban. Semua yang kita harapkan harus dapat terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap usulan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan baik oleh instansi terkait.
“Kalaupun ada yang salah masuk ke instansi lain, bisa segera dicarikan jalan keluarnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jika ada proyek yang diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) tetapi salah masuk ke instansi perumahan dan permukiman, misalnya, maka harus segera diperbaiki,” kata Jamhari.
Anggota DPRD Kukar berharap setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima usulan dari masyarakat dapat memahami program dan regulasinya dengan baik. Jamhari menekankan bahwa kepala desa juga harus memahami secara menyeluruh usulan yang diajukan agar sesuai dengan tanggung jawab instansi terkait. Dengan demikian, program pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Advertorial)
