Kaltimes.com – Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi 2024 menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya melobi Pemerintah Pusat agar mempercepat penerbitan SK tersebut.
“Solusinya, kita akan lobi Pemerintah Pusat untuk lakukan percepatan penerbitan SK pengangkatan P3K kita, meski kita sudah dapat info akan diterbitkan sekitar Oktober 2025 nanti,” ungkapnya pada Senin (17/3/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar akan melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta untuk membahas permasalahan ini.
Lebih lanjut, Andi Faisal menegaskan bahwa jika upaya lobi tersebut tidak membuahkan hasil, pihaknya akan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pasalnya, para tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K tidak lagi menerima gaji sejak Maret 2025.
“Kan kasihan juga kalau gajinya sudah distop. Sedangkan terbit SK-nya masih lama,” ujarnya.
Politisi PDIP Kukar itu juga menyoroti rendahnya gaji tenaga honorer di Kukar, yang berkisar Rp 1,5 juta per bulan. Oleh karena itu, status P3K menjadi harapan besar bagi para tenaga honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
“Jika gaji honorer ditingkatkan juga bisa, mengingat kemampuan APBD Kukar sangat bagus. Kasihan juga dengan masa kerja mereka ada yang 11 sampai 20 tahun mengabdi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo, memastikan bahwa Pemkab Kukar telah menganggarkan pembayaran gaji dan tunjangan bagi P3K yang lolos seleksi tahun 2024.
“Jika sudah terbit SK-nya, maka akan dilakukan penyesuaian gaji dan tunjangannya dengan total nilai sekitar Rp 489 miliar yang sudah kita anggarkan di tahun ini,” tuturnya.
Perwakilan tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K, Eko, meminta Pemkab dan DPRD Kukar untuk lebih intensif dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat demi mempercepat penerbitan SK mereka.
“Kami miris, persoalan nasib honorer maupun P3K hanya ada di pertemuan dan rapat saja, terkesan lama penyelesaiannya,” keluhnya.
Berdasarkan data dari BKPSDM Kukar, rekapitulasi hasil seleksi administrasi P3K Tahap II untuk formasi 2024 mencatat bahwa dari total 5.776 pelamar, jumlah pendaftar tenaga teknis mencapai 1.630 orang, dengan 1.387 yang mengajukan berkas, 710 dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan 677 tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk tenaga kesehatan, terdapat 249 pendaftar, 214 yang mengajukan berkas, dengan 90 MS dan 124 TMS. Sementara untuk tenaga guru, dari 106 pendaftar, 105 mengajukan berkas, dan 60 dinyatakan MS, sedangkan 45 TMS.
(Advertorial)
