SETIAP rupiah dana publik mengalir deras. Setiap tahun, pemerintah menentukan arah masa depan negara. Triliunan rupiah alokasi dana akan memengaruhi hajat hidup seluruh rakyat. Alokasi ini menjadi cerminan prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2026. Total nilai program mencapai ratusan triliun rupiah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini menjadi sorotan publik.
Faktanya, MBG bukan program dengan anggaran terbesar. Berdasarkan data APBN 2026, program MBG mendapatkan alokasi sebesar Rp 335 triliun. Angka ini menempatkan MBG di posisi kedua. Program subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 381,3 triliun. Program inilah yang berada di posisi pertama.
Subsidi Energi Tetap Beban Utama
Program subsidi energi mencakup kompensasi bahan bakar, energi listrik, dan lainnya. Program ini masih menjadi beban utama APBN. Pemerintah mengambil kebijakan ini. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga energi. Kebijakan ini juga menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di samping itu, subsidi non energi juga memperoleh porsi besar. Contoh subsidi non energi adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi pupuk. Angka alokasinya mencapai Rp 108,8 triliun. Angka ini menegaskan dukungan pemerintah terhadap sektor produktif dan ketahanan pangan nasional.
Peta Anggaran Perlindungan dan Infrastruktur
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh Rp 83 triliun. Pemerintah berharap program ini mampu memperkuat ekonomi lokal. Penguatan dilakukan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Program sosial lainnya menjadi pilar penting. Tujuan dari program ini menjaga kesejahteraan masyarakat. Program tersebut adalah Jaminan Kesehatan (Rp 69 triliun), TPG/TPD non-PNS (Rp 63,5 triliun), PIP dan Beasiswa (Rp 63,8 triliun), serta Kartu Sembako (Rp 43,8 triliun).
Untuk sektor perumahan dan infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana. Pemerintah mengalokasikan Rp 48,7 triliun untuk perumahan rakyat. Kemudian, Rp 24,3 triliun untuk preservasi jalan dan jembatan. Sebanyak Rp12 triliun dialokasikan bagi pembangunan bendungan dan irigasi.
Dari peta anggaran ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan tiga hal. Tiga hal tersebut adalah ketahanan energi, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi rakyat.
Kritik Kinerja Sektor Energi
Anggaran besar pada sektor energi menghadapi sorotan. Survei CELIOS menemukan sepuluh menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan skor kinerja terburuk. Mayoritas menteri ini mengelola sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Peringkat teratas menteri dengan kinerja terburuk diduduki oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Bahlil meraih skor minus 151 poin. Survei ini menyoroti kegagalan kementerian menstabilkan harga energi. Selain itu, survei menyoroti kegagalan mengelola sumber daya mineral nasional. Publik menilai penanganan kebijakan sektor energi tidak maksimal.
Oleh karena itu, muncul kritik tajam. Anggaran subsidi energi yang mencapai Rp381,3 triliun tidak sejalan dengan kompetensi pimpinan kementerian. Survei menunjukkan pemimpin sektor ini mendapat rapor merah.
Pemerintah wajib meninjau ulang kepemimpinan. Pemerintah harus memastikan sektor krusial ini dikelola oleh figur yang kompeten. Kepemimpinan yang kompeten akan menjamin efisiensi penggunaan dana dan keberhasilan program. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
