Kaltimes.com – Upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi I DPRD Kukar. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Mei 2025 di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Agustinus Sudarsono, ini turut dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Kukar lainnya seperti Anisa Utami, Sugeng Hariadi, H. Muhammad Jamhari, Desman Minang Endianto, Erwin, dan Muhammad Hidayat. Selain itu, anggota Komisi IV DPRD Kukar, yakni Sri Muryani dan Muhammad Idham, juga tampak aktif memberikan pandangan dan masukan.
Selain unsur legislatif, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hadir dalam RDP ini. Beberapa di antaranya adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta perwakilan dari komunitas masyarakat hukum adat se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tujuan utama dari forum ini adalah menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan erat dengan hak-hak serta kesejahteraan masyarakat adat di Kukar. Para peserta aktif mendiskusikan langkah-langkah strategis agar peraturan tersebut benar-benar berdampak secara langsung di lapangan.
“RDP ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran. Kami juga ingin mendengar langsung dari masyarakat adat mengenai kendala dan tantangan yang mereka hadapi,” ungkap Agustinus Sudarsono, Ketua Komisi I DPRD Kukar.
Isu-isu pokok yang menjadi sorotan meliputi penguatan kelembagaan masyarakat adat, perlindungan tanah ulayat serta pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, hingga pemenuhan hak pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas adat.
Diharapkan melalui RDP ini, DPRD Kukar dapat menyusun rekomendasi yang relevan dan aplikatif sebagai acuan bagi kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang. Komisi I DPRD Kukar pun berkomitmen untuk terus mengawal proses implementasi Perbup dan Perda terkait masyarakat adat agar dapat mendorong pelestarian budaya lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan. (adv)
