Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar ini fokus membahas masalah ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan desa-desa di wilayah Loa Kulu, terutama terkait infrastruktur dasar.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Ketua Komisi IV M Andi Faisal beserta anggota komisi lainnya. Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani menegaskan bahwa Loa Kulu menjadi salah satu contoh nyata wilayah yang belum merasakan pemerataan pembangunan.
“Banyak ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Loa Kulu adalah salah satu contoh nyata. Di sana masih banyak jembatan semi permanen yang dilalui alat berat, seharusnya jembatan-jembatan itu sudah dipermanenkan,” ujar Ahmad Yani.
Selain jembatan, kondisi jalan di Loa Kulu juga menjadi perhatian serius. Jalur dari Loh Sumber ke Sungai Payang hingga kembali ke Jembayan dilaporkan rusak parah, becek, dan sulit dilalui. Bahkan di kawasan Jonggon hingga Margahayu, banyak ruas jalan yang hampir putus akibat longsor. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga setempat.
Ahmad Yani menegaskan, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan seharusnya menjadi prioritas pembangunan karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh Apdesi bersama camat dan perangkat desa menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.
Hasil peninjauan DPRD menunjukkan bahwa Kecamatan Loa Kulu relatif minim mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Menyikapi hal itu, Yani mengusulkan adanya standar minimal anggaran untuk setiap kecamatan.
“Kalau tiap kecamatan diberikan anggaran antara Rp25 sampai Rp50 miliar per tahun, itu akan menjadi bentuk nyata pemerataan pembangunan. Kecamatan yang selama ini anggarannya besar bisa dikurangi, sedangkan yang kecil seperti Loa Kulu bisa ditingkatkan,” pungkasnya.
DPRD Kukar berkomitmen memperjuangkan keadilan anggaran demi terciptanya kesejahteraan yang merata. Pemerataan pembangunan diyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat konektivitas wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di seluruh kecamatan.(adv0
