Kaltimes.com – Rapat pembahasan Kebijakan Umun (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Timur dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai Sekda Kutai Timur, Rizali Hadi, terpaksa dibatalkan. Pasalnya, Sekda Kutai Timur tidak hadir dalam rapat yang seharusnya digelar pada Senin, 29 Juli 2024.
Anggota Banggar DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Sekda Kutai Timur disebabkan saat ini sedang berada di luar kota, kemungkinan ada acara di Bali. Meski rapat formal dibatalkan, Banggar tetap menggelar rapat internal secara tertutup.
Jimmi menegaskan bahwa Sekda Kutai Timur akan tetap hadir pada pertemuan berikutnya untuk membahas KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Timur 2025.
Selain itu, Jimmi juga menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Timur 2025 yang saat ini dibahas diproyeksikan sebesar Rp 8,95 triliun. Namun, Anggota Banggar DPRD Kutai Timur, Jimmi, meyakini APBD 2025 Kutai Timur akan menembus angka Rp 10 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur diproyeksikan mencapai Rp 906 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari profit sharing PT KPC sebesar Rp 547 miliar. Sementara pendapatan dari sektor perkebunan sawit hanya sebesar Rp 35 miliar.
Jimmi mengatakan bahwa pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan mencapai Rp 6,9 triliun. KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD Kutai Timur 2025 ditargetkan akan disahkan pada 31 Juli 2024. (Adv-DPRD/G)
