Rapat Paripurna DPRD Kukar Umumkan Aulia-Rendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

kaltimes.com
17 Mei 2025
Share
DPRD Kukar gelar Rapat Paripurna ke-5, dengan agenda pengumuman hasil penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil PSU Pilkada 2024

Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-5 pada Rabu, 14 Mei 2025, dengan agenda utama pengumuman hasil penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024. Rapat tersebut dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, dan merupakan kelanjutan dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kukar, Junadi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua I Abdul Rasid dan Wakil Ketua III Aini Faridah. Selain anggota DPRD Kukar yang hadir secara lengkap, turut hadir pula perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan partai politik, para kepala desa, camat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Agenda rapat dimulai dengan pembacaan surat keputusan pleno dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar oleh Sekretaris DPRD Kukar, H. M. Ridha Darmawan, S.P., M.P., mengenai hasil PSU Pilkada Kukar.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025–2030. Pada sambutannya, Junadi menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan calon yang telah terpilih.

“Kami dari jajaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan selamat bekerja kepada calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030. Semoga amanah dan mampu membawa Kutai Kartanegara menjadi daerah yang lebih maju,” ujar Junadi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menatap masa depan Kukar secara bersama-sama tanpa adanya sekat dan perpecahan.

“Saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu, menatap masa depan Kutai Kartanegara secara inklusif,” lanjutnya.

Pengumuman ini sekaligus menandai selesainya proses panjang demokrasi di Kukar dan diharapkan menjadi awal yang baik bagi kepemimpinan baru dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (adv)