Kaltimes.com – Persiapan pelantikan bagi para peserta yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dimatangkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para calon PPPK adalah mengikuti tes mengaji. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 14 Mei 2025.
Tes mengaji ini merupakan bagian dari implementasi Perda Gerakan Etam Mengaji (Gema) yang telah diterapkan di Kukar. Menurut Andi Faisal, tes tersebut tidak menentukan kelulusan atau pengangkatan peserta sebagai PPPK, melainkan lebih kepada pembinaan akhlak bagi para aparatur sipil negara.
“Ini bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga pembinaan akhlak. Karena itu, program mengaji menjadi bagian dari proses pelantikan,” tegas Andi Faisal.
Bagi peserta yang belum mampu membaca Al-Qur’an, tetap diwajibkan mengikuti tes ini. Mereka harus membuat surat pernyataan yang akan diperbaharui setiap tahun, sebagai bentuk komitmen untuk terus belajar mengaji.
Langkah ini mendapat dukungan dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar. Sekretaris BKPSDM, Rokip, menyatakan bahwa pelantikan PPPK direncanakan dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan tes mengaji sebagai tahapan awal.
“Iya, benar. Insyaallah pelantikan dilakukan pekan depan, dan ada tes mengaji bagi PPPK yang telah lulus,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Faisal juga menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kukar tetap berkomitmen membantu para tenaga honorer dan non-ASN, termasuk mereka yang berstatus R2 dan R3. Ia menjelaskan bahwa dari total 5.776 formasi PPPK yang disediakan pemerintah daerah, sebanyak 5.701 formasi sudah hampir terisi.
“Kita berharap tidak ada formasi yang tersisa. Semua bisa terisi dan tidak ada lagi kegamangan status,” katanya.
Komitmen Komisi IV juga diwujudkan dalam bentuk dukungan langsung terhadap perjuangan pegawai non-ASN. Andi Faisal bahkan bersedia menanggung biaya perjalanan dua orang perwakilan pegawai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara pribadi.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Kukar, bersama DPRD, benar-benar serius dalam memperjuangkan nasib para tenaga honorer dan memastikan pelaksanaan pelantikan PPPK berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan pembinaan karakter. (adv)
