Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapannya dalam menindaklanjuti penyerahan dokumen penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Kukar 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md, usai menerima berkas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar pada Senin pagi, 12 Mei 2025.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, beserta jajaran komisioner lainnya, yang datang langsung ke ruang kerja pimpinan DPRD Kukar sekitar pukul 08.15 WITA. Kunjungan resmi ini merupakan bagian dari rangkaian pascapenetapan pasangan calon terpilih yang telah diumumkan secara terbuka dalam Rapat Pleno KPU Kukar sehari sebelumnya, Minggu, 11 Mei 2025, di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.
Junadi menyampaikan bahwa dokumen yang diterima merupakan kelanjutan dari keputusan resmi KPU Kutai Kartanegara Nomor 822 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penetapan ini sendiri berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan.
“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 154/PL.02.7-BA/6402/2025,” ujar Junadi.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Kukar telah menyiapkan langkah selanjutnya setelah menerima dokumen resmi tersebut. Agenda rapat paripurna telah dijadwalkan untuk digelar pada Rabu, 14 Mei 2025, sebagai proses administratif pengusulan pelantikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.
“Harapan kami, proses pengusulan ke Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan lancar dan cepat, sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa dilaksanakan pada akhir Mei atau awal Juni,” tutup Junadi.
Langkah cepat dari DPRD Kukar ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung kelancaran transisi pemerintahan di daerah. Kolaborasi antara KPU dan DPRD Kukar diharapkan mampu memastikan pelaksanaan pelantikan tepat waktu serta memperkuat legitimasi pemerintahan daerah hasil Pilkada 2024. (adv)
