Kaltimes.com – Plt. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junadi, A.Md, memimpin langsung kunjungan kerja lintas komisi ke Kota Bontang pada 8–9 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan pembangunan infrastruktur serta mempelajari strategi penataan permukiman yang telah sukses diterapkan di Bontang.
Rombongan DPRD Kukar yang terdiri dari anggota Komisi II, III, dan IV melakukan dua agenda utama selama dua hari kunjungan tersebut. Hari pertama difokuskan pada pertemuan dengan DPRD Kota Bontang, sedangkan hari kedua dilanjutkan dengan kunjungan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang.
Dalam pertemuan dengan DPRD Bontang, Junadi menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar-lembaga legislatif di Kalimantan Timur dalam hal pengawasan pembangunan.
“Kami ingin mempererat hubungan kelembagaan berbagi pengalaman sesama DPRD, mengenai peran strategis legislatif dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di daerah. Ini penting untuk memperkuat sinergi dan efektivitas kebijakan pembangunan di Kukar,” ujar Junadi.
Ia menambahkan, pengalaman DPRD Bontang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi referensi yang sangat berharga bagi DPRD Kukar.
Hari kedua, fokus bergeser ke strategi penataan kawasan permukiman. Rombongan DPRD Kukar diterima langsung oleh Kepala Dinas Perkimtan Kota Bontang, Drs. Usman, M.Pd beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, Junadi menggarisbawahi ketertarikannya pada cara Bontang menata kawasan padat dan kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak huni.
“Kami melihat Bontang berhasil melakukan penataan kawasan kumuh dan padat penduduk menjadi kawasan yang lebih asri. Ini menjadi contoh baik yang bisa kami pelajari, terutama skema program peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan melalui kolaborasi pusat dan daerah, seperti program NSUP/KOTAKU,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos, turut menambahkan bahwa penggunaan sistem pemetaan digital dalam penataan kawasan permukiman oleh Pemkot Bontang menjadi poin penting yang bisa diadopsi.
“Komisi III melihat Bontang telah menerapkan sistem pemetaan digital untuk kawasan kumuh, yang patut kita adopsi. Koordinasi lintas OPD di sini juga cukup efektif dalam menyelaraskan program pembangunan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kami di Kukar,” terang Farida.
Ia menutup dengan menyampaikan harapan agar hasil kunjungan ini dapat diimplementasikan di Kukar, khususnya dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antarpemerintah daerah di Kalimantan Timur dalam membangun kawasan permukiman yang inklusif, tertata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)
