Kaltimes.com – Komisi C DPRD Kutai Timur melalui anggotanya, Joni, mengungkapkan bahwa sektor perkebunan dan perikanan menjadi tantangan utama pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Pernyataan ini disampaikan setelah menganalisis berbagai keluhan masyarakat selama kegiatan reses.
Dalam sektor perkebunan, permasalahan krusial yang dihadapi petani kelapa sawit adalah ketiadaan subsidi pupuk. Regulasi yang berlaku saat ini tidak memasukkan komoditas kelapa sawit sebagai tanaman penerima subsidi, berbeda dengan tanaman pangan lainnya yang masih mendapatkan bantuan.
Sementara itu, kawasan pesisir di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan menghadapi kendala di sektor perikanan. Para nelayan masih membutuhkan dukungan signifikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah status pemukiman penduduk di kawasan hutan, terutama di wilayah Sangatta Selatan dan Sangkima. Kondisi ini menghambat akses pembangunan infrastruktur. Sebagai respons, pemerintah daerah sedang mengupayakan program pelepasan kawasan hutan di beberapa wilayah, termasuk Karangan.
Meskipun beberapa program pembangunan telah direalisasikan, seperti konstruksi jalan kebun dan penyediaan peralatan pasca-panen, masih terdapat kendala dalam hal pemeliharaan. Kualitas jalan yang menurun dalam waktu singkat menjadi bukti perlunya evaluasi berkelanjutan.
Joni menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi berbagai permasalahan di Dapil 2. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sektor perkebunan, perikanan, dan perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
