Kaltimes.com – Rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses legislasi kembali disoroti Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda. Ia menyebut partisipasi perempuan di DPRD belum mencerminkan keseimbangan gender dalam pengambilan kebijakan publik.
“Selama ini memang sudah ada ruang bagi perempuan, tapi masih belum cukup kuat untuk memberi pengaruh signifikan dalam keputusan strategis,” ujar Sri Puji beberapa waktu lalu.
Sri Puji menilai, kondisi tersebut merupakan dampak dari masih lemahnya pendidikan politik bagi perempuan, serta minimnya dukungan struktural dalam sistem politik lokal. Menurutnya, kesetaraan gender tak hanya bisa dicapai lewat kebijakan kuota, tapi juga lewat penguatan kapasitas.
Ia mendorong penerapan kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen disertai sistem yang mendukung perempuan untuk aktif dan vokal, bukan sekadar mengisi kursi.
“Kuota perempuan bukan sekadar formalitas. Harus ada sistem pembinaan dan penguatan agar perempuan tidak hanya hadir, tapi juga mampu bersuara dan mempengaruhi arah kebijakan,” tegasnya.
Sri Puji juga menyampaikan perlunya kolaborasi antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendorong perempuan agar tidak ragu terjun ke dunia politik. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam politik sangat menentukan keadilan dalam pembangunan.
“Perempuan punya perspektif yang berbeda dan dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan publik. Kalau peran mereka minim, maka pembangunan bisa timpang,” ungkapnya.
Ia berharap semakin banyak perempuan berani mengambil peran dalam ruang-ruang strategis, khususnya di tingkat daerah.
“Keterlibatan perempuan bukan pelengkap, tapi bagian dari syarat mutlak menuju pembangunan yang merata,” tutupnya.(adv)
