Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp358,388 miliar. Angka ini mencerminkan upaya optimalisasi sumber PAD untuk menopang pembangunan di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan dalam rapat paripurna ke-20 di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur.
Rapar paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi tersebut dengan agenda pendapat umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dalam rapat paripurna, Novel mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyusun rancangan anggaran yang semakin menunjukkan performa keuangan yang stabil.
“PAD sebesar Rp358,388 miliar mencerminkan potensi yang harus terus dikembangkan melalui pengelolaan sumberdaya lokal yang lebih efektif,” ujar Novel.
Selain itu, pemerintah daerah juga memproyeksikan pendapatan transfer sebesar Rp10,245 triliun, yang menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah.
Pendapatan transfer ini mencakup dana dari pemerintah pusat dan provinsi, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menanggapi itu, Novel menyoroti pentingnya pemanfaatan dana transfer untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.
“Pendapatan transfer yang dominan harus diiringi dengan perencanaan strategis agar program yang didanai mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di bidang pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur,” tambahnya.
Meski angka-angka tersebut menunjukkan optimisme, Fraksi PIR menekankan perlunya transparansi dan pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran.
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), kata dia, menjadi kunci dalam mengintegrasikan data perencanaan dan pengawasan sehingga mendukung akuntabilitas keuangan daerah. “Dengan total pendapatan dari PAD dan transfer yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp10,6 triliun, Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu melanjutkan agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan public,” ucap Novel. (Ty/Adv-DPRD)
