Kaltimes.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah kembali dibuktikan melalui lanjutan proyek pembangunan jalan poros di wilayah hulu. Proyek ini termasuk dalam skema pembangunan infrastruktur prioritas daerah tahun 2025, dengan total anggaran hampir Rp 50 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa anggaran tersebut seharusnya berasal dari kombinasi APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pemotongan anggaran dari pusat membuat DAK tidak lagi tersedia.
“Nilai sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” kata Wiyono pada Senin (14/4/2025).
Akibat hilangnya DAK, proyek yang semula direncanakan dengan dana pusat kini sepenuhnya ditopang oleh APBD Kukar.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kukar,” ujarnya.
Langkah ini diambil berdasarkan arahan langsung dari Bupati Kukar, yang menilai pentingnya keberlanjutan pembangunan jalan tersebut. Jika tidak ditangani segera, kata Wiyono, maka potensi masalah ekonomi dan sosial di daerah bisa semakin memburuk.
Jalan poros ini diketahui menghubungkan berbagai kecamatan di wilayah hulu, yang kerap mengalami tantangan infrastruktur akibat medan dan jarak yang cukup ekstrem. Maka dari itu, peningkatan kondisi jalan menjadi solusi krusial dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas warga.
“Pemantapan konektivitas antar wilayah akan terus dikerjakan hingga tuntas. Jalan yang layak dan memadai akan memberikan dampak besar dalam membantu menekan biaya ekonomi masyarakat di kecamatan tersebut,” tutur Wiyono.
Ia menambahkan bahwa proyek jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam menekan laju inflasi lokal.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tandasnya.
Dengan dilanjutkannya proyek ini, Pemkab Kukar berharap terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. (adv)
