Kaltimes.com – Rencana uji coba transportasi massal di Kota Samarinda yang sebelumnya diproyeksikan mulai berjalan pada 2026 terancam mengalami penundaan. Hal ini menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga ruang fiskal daerah diperkirakan ikut menyempit.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyampaikan kekhawatiran tersebut karena program transportasi massal membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar, khususnya pada tahap awal pelaksanaan dan uji coba trayek. Ia menilai pemotongan TKD berpotensi membuat pemerintah kota harus meninjau ulang prioritas belanja, termasuk proyek layanan angkutan umum.
Andriansyah menegaskan DPRD masih menunggu kepastian seberapa besar dampak pemangkasan itu terhadap program-program strategis daerah. “Dengan pemotongan anggaran, kami belum tahu apakah program ini bisa dilaksanakan di 2026, atau harus ditunda ke 2027 atau 2028,” ujarnya. Pernyataan itu sekaligus menggambarkan bahwa jadwal uji coba transportasi massal saat ini belum sepenuhnya aman dari perubahan.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Samarinda telah menyiapkan rencana pelaksanaan transportasi massal dengan tahap uji coba di satu hingga dua trayek pada 2026. Skema ini disusun sebagai langkah awal untuk menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih teratur, aman, dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Menurut Andriansyah, DPRD akan membahas persoalan ini lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia ingin memastikan bahwa jika terjadi penyesuaian anggaran, pemerintah kota tetap memiliki peta jalan yang jelas agar program transportasi massal tidak berhenti total, melainkan bisa tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal terbaru.
Ke depan, Andriansyah berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat mencari solusi alternatif, baik lewat efisiensi internal, penataan ulang prioritas, maupun skema pendanaan lain yang memungkinkan. Ia menekankan pentingnya transportasi massal sebagai layanan dasar warga kota, sehingga perlu dijaga kesinambungannya meskipun kondisi anggaran sedang ketat. adv
