Kaltimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yuli Sa’pang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sarana dan prasarana di puskesmas-puskesmas yang tersebar di wilayah Kutai Timur. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kondisi yang minim ini berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.
Dalam wawancara eksklusif, Sa’pang menyampaikan bahwa anggaran kesehatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah mencapai Rp 200 miliar. Namun, ironisnya, pelayanan kesehatan masih belum maksimal, terutama di puskesmas yang berada di kawasan pedalaman.
“Alokasi anggaran kesehatan kita mencapai Rp 200 miliar, namun pelayanan kesehatan masih belum maksimal, terutama di puskesmas kawasan pedalaman,” ujarnya.
Sa’pang menyoroti kurangnya mobil ambulans sebagai salah satu contoh konkret dari minimnya sarana dan prasarana di puskesmas. Ia menyatakan bahwa setiap kecamatan seharusnya memiliki setidaknya satu unit mobil ambulans untuk memastikan pelayanan kesehatan darurat bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jika kita bisa mengalokasikan pengadaan 18 ambulans untuk setiap kecamatan, tentu akan sangat bermanfaat,” tegasnya.
Minimnya sarana dan prasarana ini, lanjut Sa’pang, tidak hanya menghambat pelayanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi masyarakat pedalaman yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Jangan sampai hanya karena fasilitas kurang memadai, warga yang jauh di pedalaman harus dirujuk ke RSUD dengan estimasi perjalanan yang memakan waktu lama,” tambahnya.
Sebagai solusi, Sa’pang menyarankan agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas puskesmas. Menurutnya, pemanfaatan dana CSR ini bisa sangat membantu jika direalisasikan dengan baik. Ia mencontohkan keberhasilan pemanfaatan dana CSR di Kecamatan Bengalon untuk peningkatan kualitas jalan.
“Itu sangat membantu. Apalagi kalau dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, dampaknya akan lebih besar lagi,” ujarnya.
Sa’pang juga menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan dana CSR bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Bagaimanapun, dana CSR harus dimaksimalkan agar hasilnya bisa optimal. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Sa’pang berharap pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan sektor swasta. Dengan sinergi yang baik, ia yakin bahwa pelayanan kesehatan yang lebih baik dapat diwujudkan untuk seluruh masyarakat Kutai Timur. “Dengan sinergi yang baik, kita bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Bahrani Haasanal, menyampaikan bahwa pihaknya telah memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sejak tahun 2023. Menurutnya, pemerintah daerah telah mencukupi anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ia juga mengakui bahwa bantuan dari perusahaan melalui dana CSR akan sangat membantu dalam pemenuhan fasilitas kesehatan.
“Ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang akan dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Insyaallah perubahan ini sudah dimulai pembangunannya,” tegasnya.
Dengan perhatian dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan sektor swasta, diharapkan masalah minimnya sarana dan prasarana di puskesmas Kutai Timur dapat segera teratasi, sehingga masyarakat di daerah pedalaman bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. (Adv-DPRD/One)
