Kaltimes.com – Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, meminta pemerintah kota segera mengevaluasi sistem layanan kesehatan, menyusul tingginya tingkat hunian rumah sakit yang nyaris selalu penuh.
Menurutnya, lonjakan pasien bukan semata berasal dari warga Samarinda, tetapi juga akibat banyaknya rujukan dari daerah sekitar seperti Kutai Kartanegara dan Bontang. Hal ini menyebabkan beban pelayanan medis di Samarinda semakin berat.
“Pasien luar daerah turut menambah antrean. Ini harus direspons dengan kebijakan pelayanan yang lebih adaptif dan merata,” kata Puji beberapa waktu lalu.
Menjelang implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan pada Juni mendatang, Puji juga mengingatkan bahwa belum semua rumah sakit di Samarinda memenuhi persyaratan infrastruktur dan pelayanan sesuai ketentuan.
“Hanya sekitar 60 persen rumah sakit yang siap. Ini berisiko mengurangi ketersediaan layanan bagi peserta BPJS dan menambah antrean,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kesiapan teknis rumah sakit, termasuk ketersediaan dokter spesialis, alat medis, serta kelayakan ruang rawat. Menurutnya, Dinas Kesehatan perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi dan membina fasilitas kesehatan.
Terkait laporan dugaan malapraktik yang mencuat baru-baru ini, Puji menegaskan bahwa kasus seperti itu harus ditangani secara terbuka dan tegas agar kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan tidak menurun.
“Keselamatan pasien harus jadi prioritas. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang profesional dan manusiawi,” tegasnya.
Puji berharap kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan pihak rumah sakit dapat mendorong perbaikan layanan kesehatan di Samarinda, khususnya agar akses pelayanan tetap merata di tengah tingginya permintaan.(adv)
