Kaltimes.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat silaturahmi dan hearing pada Senin, 17 Maret 2025, yang bertempat di Ruang Rapat Banmus Lantai II Gedung DPRD Kukar, Tenggarong. Rapat ini membahas pengusulan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) serta penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang lolos seleksi pada tahun 2024.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, memimpin langsung jalannya rapat tersebut, didampingi anggota Komisi IV lainnya seperti Sopan Sopian, Muhammad Idham, Sri Muryani, Fatlon Nisa, dan Hamdiah Z. Mereka mendengarkan berbagai permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang hadir.
“Dalam kesempatan ini, kami ingin mendengarkan penyampaian dari perwakilan guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta rekan-rekan yang memiliki masalah terkait dengan penempatan,” ujar Andi Faisal.
Andi Faisal menegaskan bahwa isu terkait kelanjutan administrasi CPNS dan P3K ini bukan hanya terjadi di Kukar, tetapi juga menjadi persoalan nasional. Hal ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penyelesaian masalah ini.
Tidak hanya fokus pada pengusulan NIP dan SK, rapat ini juga menyinggung mengenai keberlanjutan tenaga honorer. Andi Faisal menekankan pentingnya regulasi yang mengatur gaji para tenaga honorer agar tidak terjadi ketimpangan, serta berharap Pemerintah Daerah Kukar sudah berkoordinasi dengan kebijakan regulasi pemerintah pusat.
Dengan adanya hearing ini, Komisi IV DPRD Kukar berharap semua permasalahan yang dihadapi oleh CPNS dan P3K tahun 2024 bisa segera diatasi. Komisi juga berjanji akan mengawal semua proses tersebut hingga tuntas, demi memastikan pelayanan publik di Kutai Kartanegara semakin optimal.
Hearing ini sekaligus menjadi bentuk perhatian serius dari DPRD terhadap nasib para pegawai baru, yang nantinya akan berkontribusi besar dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat Kukar. (adv)
