Kaltimes.com – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 5 Mei 2025, di ruang Banmus DPRD Kukar. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos, serta dihadiri oleh anggota komisi lainnya, antara lain Johansyah, S.E., M.Si., Heri Sandi, Dedik Harianto, H. Fachrudin, S.E., Asnawi Sultan Rahmadani, dan Hamdiah, Z.
Fokus utama dalam RDP ini adalah membahas permasalahan banjir dan limbah yang terjadi di RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Permasalahan ini disebut-sebut akibat dari aktivitas pertambangan batu bara oleh PT. Karya Putara Borneo (PT. KPB) di wilayah tersebut.
“Kami menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan PT. KPB terhadap lahan warga, khususnya terkait masalah banjir dan limbah,” jelas Farida.
Rapat tersebut juga turut melibatkan sejumlah pihak dari lintas sektor, termasuk anggota Komisi IV DPRD Kukar seperti H. Hamad Yani dan Hamdiah, Z yang merupakan wakil rakyat dari Dapil V. Hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PU, DLH Kukar, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, BPBD, serta aparat Kecamatan Loa Janan, seperti camat, kapolsek, dan koramil. Pihak perusahaan PT. KPB, Ketua RT 021, dan warga terdampak juga diundang untuk memberikan keterangan.
Menurut Farida, keterlibatan lintas sektor ini penting untuk menggali berbagai informasi sekaligus mencari solusi yang komprehensif atas persoalan lingkungan yang dihadapi warga Desa Batuah.
“Dengan adanya RDP ini, diharapkan solusi konkret segera diambil guna mengatasi permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang berdampak pada masyarakat Kutai Kartanegara,” ungkap Farida.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kukar juga meminta komitmen dari PT. KPB untuk bertanggung jawab atas dampak aktivitas tambang yang merugikan warga, serta meminta evaluasi terhadap perizinan dan pengawasan lingkungan oleh instansi teknis terkait. (adv)
