Kaltimes.com – Helmi Abdullah, Ketua DPRD Kota Samarinda, menanggapi maraknya kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang belakangan ramai beredar di media sosial. Ia menilai, penyampaian pendapat di ruang publik adalah bagian dari keterbukaan dan dinamika demokrasi.
Menurut Helmi, siapa pun memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, baik itu berupa dukungan maupun kritik. Ia menyebut, keberagaman opini merupakan hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan yang terbuka.
“Itu bagian dari keterbukaan. Semua orang berhak menyampaikan pendapat,” ujar Helmi, Sabtu (17/5/2025).
Meski demikian, Helmi mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak sekadar tudingan atau komentar sembarangan. Ia meminta masyarakat untuk tetap mengacu pada data dan fakta di lapangan.
“Kritik itu sah, tapi sebaiknya didasarkan pada realita. Jangan sampai menyebarkan kabar bohong atau hoaks,” tegasnya.
Ia juga menyatakan DPRD Samarinda tetap membuka ruang dialog dan akan terus menjaga semangat kebersamaan dengan semua pihak, termasuk mereka yang memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja pemerintah.
“DPRD hadir untuk mengayomi semua pihak. Kritik menjadi bagian penting dari pembangunan,” tutupnya.(adv)
