Kaltimes.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu pada Selasa (22/7/2025) mengungkap fakta ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Yani dan didampingi Ketua Komisi IV M Andi Faisal beserta anggota lainnya.
Dalam pembahasan, Ahmad Yani menyoroti masih banyaknya jembatan semi permanen di Loa Kulu yang dilalui alat berat, padahal seharusnya sudah diganti dengan konstruksi permanen. Ia juga menekankan bahwa masalah infrastruktur di Loa Kulu bukan hanya soal jembatan, tetapi juga jalan yang rusak parah dan rawan putus akibat longsor.
“Banyak ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Loa Kulu adalah salah satu contoh nyata. Di sana masih banyak jembatan semi permanen yang dilalui alat berat, seharusnya jembatan-jembatan itu sudah dipermanenkan,” ujar Ahmad Yani.
Kondisi jalan dari Loh Sumber ke Sungai Payang hingga ke Jembayan dilaporkan becek, licin, dan sulit dilalui, sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Sementara itu, ruas jalan di kawasan Jonggon hingga Margahayu juga dalam kondisi memprihatinkan karena longsor.
Ahmad Yani menilai infrastruktur dasar adalah prioritas yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan Apdesi bersama camat menjadi pengingat pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran pembangunan.
Berdasarkan hasil peninjauan, DPRD menemukan bahwa alokasi anggaran APBD untuk Loa Kulu masih relatif kecil dibanding kecamatan lain. Menanggapi hal ini, Yani mengusulkan adanya standar minimal anggaran pembangunan di setiap kecamatan.
“Kalau tiap kecamatan diberikan anggaran antara Rp25 sampai Rp50 miliar per tahun, itu akan menjadi bentuk nyata pemerataan pembangunan. Kecamatan yang selama ini anggarannya besar bisa dikurangi, sedangkan yang kecil seperti Loa Kulu bisa ditingkatkan,” tegasnya.
DPRD Kukar melalui RDP ini menyatakan siap memperjuangkan kebijakan anggaran yang adil, dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Harapannya, setiap kecamatan, termasuk Loa Kulu, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kukar.(adv)
