Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mendorong kemajuan desa-desa di wilayahnya agar dapat mencapai status desa mandiri. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan paling besar dalam proses tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto.
“Kalau kita lihat data sejak 2024, desa-desa yang masih berstatus berkembang dan maju itu rata-rata terkendala infrastruktur. Jalan antar desa masih berupa tanah atau batu,” ungkapnya.
Arianto menjelaskan, desa-desa yang berada di kawasan perkotaan atau dekat dengan pusat kabupaten lebih cepat mengalami perkembangan. Hal ini karena sudah tersedianya akses jalan, sambungan listrik, sinyal internet, hingga jaringan air bersih yang memadai.
Sebaliknya, desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan masih menghadapi kesenjangan fasilitas yang cukup serius. Bahkan, menurutnya, pelayanan dasar seperti posyandu atau kantor desa masih menumpang di bangunan seadanya di beberapa wilayah.
“Makanya, kita bilang, naik kelas ke desa mandiri itu butuh proses panjang dan biaya besar,” katanya.
Arianto menekankan bahwa pembangunan desa mandiri tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi saja. Ia menyebut pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan status desa.
“Dinas PU bangun jalan, Dinas Kesehatan bangun puskesmas, Dinas Pendidikan bangun sekolah. Semuanya harus bergerak bersamaan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi bisa terus memberikan perhatian khusus, termasuk afirmasi kebijakan dan dukungan anggaran, bagi desa tertinggal dan berkembang.
“Desa mandiri itu bukan mimpi. Tapi kalau hanya dibebankan ke desa atau kabupaten, akan terlalu berat. Harus ada gotong royong anggaran dan perhatian,” tutupnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan, Arianto optimistis Kukar mampu mempercepat peningkatan status desa ke arah yang lebih mandiri dalam beberapa tahun mendatang. (adv)
