PEREKONOMIAN Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan pada 2024, terutama dalam pengurangan kemiskinan. Program pemerintah yang efektif mulai memberikan dampak positif, tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data BPS yang diakses pada pukul 10.56 Wita, 29 Januari 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia periode September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,16 juta orang atau 0,46 persen dibandingkan dengan data pada Maret 2024.
Penurunan ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya beli, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan bantuan sosial.
Penurunan kemiskinan juga terlihat di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS Kaltim periode September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,51 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan turun 0,60 persen poin dibandingkan Maret 2023.
Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur lebih sedikit dibandingkan persentase nasional. Hal ini menunjukkan di Kalimantan Timur terdapat perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin turun dari 4,47 persen menjadi 4,41 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 0,3 ribu orang. Sementara itu di pedesaan, penurunan kemiskinan lebih besar, dengan persentase turun dari 8,76 persen menjadi 8,00 persen.
Jumlah penduduk miskin di pedesaan yang berkurang mencapai 9,2 ribu orang. Secara keseluruhan, penurunan kemiskinan di kedua wilayah menunjukkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, dengan penurunan yang lebih besar terjadi di pedesaan.
Garis kemiskinan naik sedikit dari Rp 842.128 per orang per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp 853.997 pada September 2024. Kenaikan ini menyesuaikan dengan biaya hidup yang lebih tinggi, bukan berarti masyarakat semakin miskin.
Garis kemiskinan adalah batas pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan non-makanan, dalam sebulan. Kenaikan ini terjadi karena inflasi atau naiknya harga kebutuhan pokok. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun garis kemiskinan naik.
Penurunan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur meningkatkan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, serta akses pendidikan dan kesehatan. Salah satu indikator perbaikan ini adalah turunnya Rasio Gini, yang mengukur ketimpangan pengeluaran dalam rentang 0 hingga 1.
Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sementara nilai 1 mencerminkan ketimpangan maksimum. Pada September 2024, rasio Gini Kalimantan Timur turun menjadi 0,310 dari 0,321 pada Maret 2024, menandakan berkurangnya ketimpangan pengeluaran dan distribusi pendapatan yang lebih merata.
Penurunan rasio gini ini didorong oleh program bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal oleh Axel J. Lala dkk (2023), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan indeks pembangunan manusia berkontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan pun mengalami perbaikan.
Perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kesempatan kerja, dan efektivitas program bantuan sosial berkontribusi pada hal ini.
Penurunan lebih signifikan terjadi di pedesaan, yang menunjukkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi dan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Penurunan garis kemiskinan dan rasio gini juga menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Untuk mempertahankan dan memperkuat pencapaian ini, program sosial yang lebih luas dan inklusif harus diperkenalkan, terutama untuk daerah pedesaan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan perlu menjadi prioritas agar kemajuan ini berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Penulis: Lena Dwi Irawati
Editor: Amin
