Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan komitmen dalam merealisasikan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan dukungan sektor pertanian. Hal ini disampaikan oleh Joni, anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, dalam evaluasi pencapaian program pembangunan daerah.
Salah satu capaian signifikan adalah peningkatan kualitas jalan kebun yang kini lebih mudah dilalui, memperlancar distribusi hasil pertanian dari wilayah-wilayah terpencil. Perbaikan infrastruktur ini memberikan dampak positif bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Program bantuan alat pasca-panen, termasuk egrek pengangkut, juga telah mulai didistribusikan kepada kelompok tani. Namun, Joni mengakui masih terdapat kendala dalam pemerataan bantuan karena keterbatasan anggaran. Saat ini, prioritas diberikan kepada kelompok tani binaan sebagai tahap awal pelaksanaan program.
“Distribusi bantuan ini mengikuti regulasi APBD yang mengatur tentang jeda waktu pemberian bantuan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan membutuhkan pemahaman dari masyarakat mengenai mekanisme yang berlaku,”katanya.
Selain fokus pada sektor pertanian, pemerintah daerah juga terus mengupayakan perluasan wilayah non-kawasan hutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang lebih baik di wilayah pesisir. Evaluasi dan perencanaan yang cermat terus dilakukan untuk memastikan bantuan yang lebih merata dan tepat sasaran di masa mendatang.
Kualitas infrastruktur jalan di Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur, menjadi sorotan utama masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Permasalahan jalan yang cepat rusak pasca perbaikan menunjukkan adanya kendala serius dalam sistem pemeliharaan infrastruktur.
Kondisi jalan yang buruk berdampak signifikan terhadap mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian serta perikanan di wilayah Sangatta Selatan, Bengalon, dan Teluk Pandan. Masyarakat di kawasan perkebunan dan pesisir merasakan langsung dampak ekonomi dari infrastruktur yang tidak memadai.
Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya pembangunan jalan kebun dan penyediaan alat pasca-panen, aspek pemeliharaan jangka panjang masih terabaikan. Joni menekankan bahwa investasi infrastruktur tanpa perawatan berkelanjutan hanya akan menghasilkan pemborosan anggaran.
Berdasarkan hasil reses, infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pembangunan di Dapil 2. Joni mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, dengan fokus khusus pada aspek pemeliharaan.
“Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Perencanaan yang matang dan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan infrastruktur dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat,”tutupnya.
