Kaltime.com – Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menyambut baik rencana pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional yang digagas Pemerintah Kota Samarinda. Meski demikian, ia mengingatkan agar proyek ini tidak melahirkan persoalan baru dalam dunia pendidikan, seperti praktik suap maupun ketimpangan akses bagi masyarakat.
Sekolah senilai Rp69 miliar itu dirancang berdiri di atas lahan dua hektare dan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Dengan penerapan kurikulum internasional serta sistem dwibahasa Indonesia-Inggris, sekolah ini diproyeksikan menjadi pusat unggulan pendidikan di Samarinda.
“Setiap daerah memang perlu sekolah unggulan. Tapi pemerintah juga jangan lupa, masih banyak sekolah lain yang butuh perhatian serius,” ujar Ismail beberapa waktu lalu.
Ia menyoroti potensi rawannya praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jika tidak ada pengawasan ketat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Ia meminta proses seleksi harus benar-benar bersih dari intervensi maupun praktik titipan.
“Harus ada sistem pengawasan yang ketat, khususnya saat PPDB. Jangan sampai muncul praktik suap dari orang tua murid,” tegasnya.
Menurutnya, karena dikelola langsung oleh pemerintah, sekolah bertaraf internasional tersebut harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam akses pendidikan.
Ismail juga berharap kualitas sekolah tersebut bisa mendorong peningkatan standar fasilitas dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah lain di Samarinda.
“Kalau manajemen dan sistem seleksinya bagus, kualitas lulusan juga pasti akan ikut meningkat. Tapi semua itu harus dimulai dari proses masuk yang adil,” pungkasnya.(adv)
