Kaltimes.com – Syaiful Bakhri, anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur pertanian di wilayah Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan. Pernyataan ini disampaikan setelah melakukan kunjungan reses ke beberapa kecamatan tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih banyak area pertanian yang hanya dapat diakses melalui jalan setapak. Kondisi ini sangat menyulitkan para petani dalam mengangkut hasil panen mereka, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi distribusi dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.
Selain permasalahan infrastruktur, Syaiful juga menyoroti paradoks ketersediaan pupuk di Kutai Timur. Meskipun Kalimantan memiliki produsen pupuk besar seperti Pupuk Kaltim, petani setempat justru mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk untuk kebutuhan pertanian mereka.
Sebagai perwakilan rakyat, Syaiful berkomitmen untuk membawa permasalahan ini ke dalam pembahasan dengan dinas-dinas terkait. “Kami akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini dengan serius, terutama mengenai distribusi pupuk dan perbaikan akses jalan pertanian,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur pertanian dan kemudahan akses pupuk menjadi prioritas yang akan diperjuangkan melalui Komisi D DPRD Kutai Timur. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi para petani di wilayahnya.
Politisi PKS ini juga sempat memperhatikan kondisi serius terkait kekurangan tenaga pengajar di wilayahnya. Regulasi yang melarang pengangkatan tenaga honorer dianggap menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan guru, terutama di daerah terpencil.
Berdasarkan hasil reses, Syaiful mengungkapkan tingginya permintaan masyarakat akan pembangunan sarana pendidikan baru. Namun, pembangunan tersebut terkendala oleh keterbatasan tenaga pengajar. “Regulasi saat ini tidak memperbolehkan penerimaan tenaga honorer. Memindahkan guru dari sekolah yang ada pun akan menciptakan masalah baru karena sekolah asal akan kekurangan guru,” jelasnya. (Adv-DPRD/Ty)
