PEMERINTAH menggaungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Salah satu janji yang kini sudah mulai terealisasi adalah ketersediaan air keran siap minum (tap water) di kawasan inti IKN. Fasilitas ini bahkan disebut-sebut menjadi yang pertama diterapkan secara sistematis di lingkungan pemerintahan Indonesia.
Namun di balik kemajuan IKN, realita berbeda masih dialami oleh sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur, provinsi yang menjadi rumah baru ibu kota negara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Katadata menunjukkan mayoritas warga Kaltim belum bisa menikmati air minum langsung dari keran. Justru, air kemasan menjadi sumber konsumsi utama.(https://databoks.katadata.co.id/air-bersih/statistik/6b9c29ca74c5aa1/ikn-minum-tap-water-warga-kaltim-minum-air-kemasan, Kata Data, 2025)
Lebih dari 65 persen penduduk Kalimantan Timur tercatat mengonsumsi air dalam kemasan untuk kebutuhan minumnya sehari-hari. Sementara, hanya sekitar 0,1 persen penduduk di provinsi ini yang benar-benar mengandalkan air keran sebagai sumber utama air minum. Angka ini mencerminkan kesenjangan besar antara pembangunan infrastruktur di IKN dan wilayah sekitarnya.
Pembangunan IKN belum tentu membawa pemerataan layanan dasar bagi Kalimantan Timur. Jurang ketimpangan justru berisiko makin lebar. Jika IKN dibangun dengan standar tinggi namun warga di sekitarnya masih tertinggal dalam akses air bersih, maka narasi pemerataan pembangunan menjadi sekadar slogan.
Masyarakat Kaltim berharap agar pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan inti IKN, tetapi juga menyentuh kebutuhan esensial penduduk lokal. Bagi mereka, air bersih bukan simbol modernitas. Itu adalah kebutuhan dasar yang tak seharusnya jadi barang mewah.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
