Kaltimes.com – Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur, Ramadhani menyoroti target pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2025.
Menurutnya, target pendapatan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah sekitar Rp11,151 triliun. Pendapatan ini terdiri dari tiga komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp358,388 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp10,245 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp547,795 miliar.
Ramadhani menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025 di ruang sidang utama.
“Kami mengapresiasi optimisme pemerintah daerah dalam menetapkan target pendapatan daerah yang cukup signifikan ini. Namun, kami juga ingin menegaskan bahwa pencapaian target ini membutuhkan upaya yang lebih inovatif dan efektif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru,” ujar politikus PPP ini.
Dalam pandangan umum fraksinya, Ramdhani mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tidak hanya mengandalkan belanja, tapi juga fokus pada eksplorasi potensi ekonomi lokal yang masih belum tergarap secara maksimal. Dia menekankan pentingnya menggali sumber pendapatan alternatif guna mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer.
“Pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi daerah dengan pendekatan yang kreatif. Misalnya, sektor pariwisata, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pengelolaan aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan baru yang mendukung keberlanjutan fiskal daerah,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi PPP meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja lebih efisien dalam mengimplementasikan program-program yang direncanakan. Dengan demikian, serapan anggaran dapat dimaksimalkan dan target pendapatan dapat dicapai secara optimal.
Pandangan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan RAPBD 2025, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
“Kami berharap dengan upaya yang lebih inovatif dan kolaboratif maka target pendapatan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Ramadhani. (Ty/Adv-DPRD)
