Kaltimes.com – Dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Fraksi Demokrat menggarisbawahi pentingnya pengawasan efektif terhadap pelaksanaan APBD 2025. Pandi Widiarto, yang menyampaikan pandangan umum fraksi, menekankan peran krusial DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran untuk mencegah penyalahgunaan.
Berdasarkan pengalaman tahun 2023 dan 2024 yang masih menunjukkan kendala dalam penyerapan anggaran, pengawasan ketat dipandang sebagai kunci untuk memastikan program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Fraksi Demokrat menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.
“Sebagai solusi konkret untuk mengatasi lambatnya penyerapan anggaran, Fraksi Demokrat mengusulkan penerapan lelang dini untuk kegiatan dan pengadaan barang/jasa. Langkah ini diyakini dapat mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran yang berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar,”katanya.
Melalui kombinasi pengawasan yang lebih ketat dan percepatan proses pengadaan, Fraksi Demokrat optimis pelaksanaan APBD 2025 akan lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera.
Dirinya juga menegaskan bahwa dalam sidang paripurna DPRD Kutai Timur yang ke-20 yang diselenggarakan pada Jumat (22/11/2024), Fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting terkait rancangan APBD 2025. Ia memberikan tanggapan terhadap proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp11,151 triliun.
Meski mengapresiasi peningkatan signifikan dalam proyeksi pendapatan, Fraksi Demokrat , melalui Pandi mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata sebagai sumber PAD alternatif.
“Dalam aspek belanja daerah, fraksi ini mengkritisi masih tingginya porsi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Mereka merekomendasikan peningkatan anggaran multi-years untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan,”katanya.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran publik. Mereka mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan dan hasil APBD, serta mengusulkan penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
Sebagai penutup, fraksi ini menyatakan dukungannya terhadap visi Kutai Timur Hebat 2045, dengan catatan bahwa implementasi APBD harus benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
