Kaltimes.com – Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora (FPPKB) DPRD Kota Samarinda menyatakan persetujuan terhadap Rancangan APBD Samarinda Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan akhir RAPBD, meskipun struktur anggaran tahun depan mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan transfer dari pemerintah pusat.
FPPKB menilai kondisi fiskal 2026 memang tidak ideal karena ruang belanja daerah ikut menyempit. Namun fraksi ini menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap harus menjaga prioritas utama kota, terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangan akhirnya, FPPKB menekankan agar APBD 2026 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar. Fraksi ini meminta pemerintah kota memastikan alokasi anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, serta pengendalian banjir tetap terjaga meski ada pengetatan belanja di berbagai sektor.
Selain itu, FPPKB juga mengingatkan pentingnya efisiensi yang tepat sasaran. Menurut fraksi ini, penghematan tidak boleh mengorbankan program publik, melainkan harus dimulai dari belanja yang kurang produktif, kegiatan seremonial, maupun pos-pos yang tidak memberi dampak langsung bagi warga.
FPPKB berharap Pemkot Samarinda lebih cermat dalam menjalankan APBD 2026 agar setiap rupiah belanja punya manfaat nyata dan terukur. Fraksi ini juga mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program, supaya penyesuaian anggaran tidak menurunkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Ke depan, FPPKB meminta pemerintah kota terus membangun strategi memperkuat pendapatan daerah dan mencari sumber pembiayaan alternatif yang sah. Dengan begitu, agenda pembangunan Samarinda tetap bisa bergerak di tengah tekanan fiskal, tanpa meninggalkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat. adv
