Kaltimes.com – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih lebarnya kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di Kota Tepian. Kondisi ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka perempuan yang masih lebih tinggi, sekaligus rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding laki-laki. DPRD menilai situasi tersebut harus dijawab dengan kebijakan yang lebih ramah dan inklusif bagi perempuan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan perempuan di Samarinda pada dasarnya punya kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Namun, banyak yang kesulitan masuk ke dunia kerja karena terbatasnya akses dan minimnya pilihan pekerjaan yang cocok. “Perempuan di Samarinda sebenarnya siap dan ingin bekerja, namun mereka masih terkendala akses, informasi, hingga pilihan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya,” ujar Riska.
Riska menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak pada laju pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan kota akan timpang jika separuh penduduknya—yaitu perempuan—tidak diberi ruang yang setara untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi maupun sosial.
Karena itu, Komisi IV DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda menggencarkan program pemberdayaan perempuan secara lebih serius. Dorongan itu meliputi perluasan pelatihan keterampilan kerja, penguatan program vokasi yang sesuai kebutuhan pasar, serta fasilitasi wirausaha bagi perempuan agar mereka punya alternatif selain pekerjaan formal.
Selain pelatihan, DPRD juga meminta pemerintah memperkuat akses permodalan untuk UMKM perempuan dan membangun skema dukungan yang lebih nyata bagi pelaku usaha perempuan. Riska menilai insentif bagi perusahaan yang aktif menyerap tenaga kerja perempuan juga perlu dipertimbangkan, supaya ruang kerja ramah perempuan semakin terbuka luas.
Riska menutup dengan menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam semua sektor pembangunan kota. “Kita harus libatkan perempuan secara maksimal kalau kita ingin Samarinda maju,” pungkasnya. DPRD berharap melalui kebijakan yang lebih inklusif, angka pengangguran perempuan di Samarinda dapat ditekan dan perempuan makin berdaya sebagai penggerak ekonomi serta pembangunan daerah. adv
