Kaltimes.com – DPRD Samarinda mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota, terutama dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang masih banyak ditemukan di wilayah Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.
Maswedi, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagai bukti ketimpangan sosial yang terjadi di tengah gencarnya pembangunan fisik. Ia menilai perbedaan kondisi infrastruktur antar wilayah mencerminkan ketidakmerataan perhatian dari pemerintah kota.
“Di satu sisi kita melihat pembangunan pesat, tapi di sisi lain masyarakat masih tinggal di kawasan padat, sempit, rawan bencana, dan tidak layak huni. Ini jelas bentuk ketimpangan,” Maswedi, Jumat (23/5/2025).
Maswedi menyoroti kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di wilayah Samarinda Ilir, sebagai salah satu faktor utama timbulnya kawasan kumuh. Ia menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang matang agar kawasan tersebut tidak semakin terpuruk.
Untuk itu, DPRD mendesak agar penataan dan revitalisasi kawasan kumuh masuk dalam prioritas utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Maswedi juga mendorong adanya peningkatan anggaran bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna menunjang program perbaikan.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah relokasi warga dari bantaran sungai untuk menekan risiko bencana dan mendukung pemulihan fungsi lingkungan.
“Ini bukan semata-mata soal estetika kota. Ini soal keadilan dan kualitas hidup warga. Ketika pembangunan tidak menyentuh kawasan kumuh, artinya belum semua masyarakat menikmati hasil pembangunan,” pungkasnya.
Maswedi berharap, kolaborasi antarlembaga dapat menghasilkan kebijakan yang menyentuh seluruh aspek sosial, lingkungan, dan kesehatan demi menciptakan Kota Samarinda yang lebih inklusif dan manusiawi.(adv)
