Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur tengah membahas penguatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Menurut Yan Apui, anggota DPRD Kutim, Perda ini akan memperkuat dasar hukum Satpol PP dalam melakukan penindakan.
“Dalam rancangan Perda ini ada mekanisme penindakan bertahap, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga denda. Ini akan menjadi dasar hukum bagi Satpol PP untuk menindak kegiatan ilegal,” jelasnya.
Berdasarkan Perda yang dibahas, Satpol PP akan menjalankan tujuh tahapan penyelenggaraan ketertiban umum. “Sesuai Pasal 5 ayat (2), tahapan ini meliputi deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,” ujar Yan.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP akan mengedepankan pendekatan persuasif. “Pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa penertiban harus dilaksanakan melalui pendekatan dialogis, persuasif, dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tegasnya.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Perda ini juga mengatur pembentukan unit khusus di tingkat kecamatan. “Pasal 6 mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan yang dipimpin secara ex-officio oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum,” jelasnya.
Meski demikian, Yan mengakui masih ada kelemahan dalam rancangan tersebut. “Saat ini sanksi yang tercantum baru sebatas denda. Ini masih dalam tahap pembahasan dan akan diperkuat dengan memanggil instansi terkait,” tambahnya.
“Kami juga akan memastikan implementasi Pasal 9 dan 10 tentang deteksi dan cegah dini berjalan optimal, termasuk melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
