Kaltimes.com – Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Sangatta Selatan menjadi perhatian serius DPRD Kutai Timur. Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni, mengungkapkan bahwa kawasan yang dikenal dengan potensi perkebunan dan pesisirnya ini masih menghadapi berbagai kendala pembangunan.
Masalah utama yang disoroti adalah sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Pembangunan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah terhambat karena status kawasan hutan yang belum dilepaskan. Kondisi ini mengakibatkan banyak permukiman penduduk yang berada di dalam kawasan hutan sulit mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Di sektor perkebunan, petani kelapa sawit menghadapi kendala dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Kebijakan yang berlaku saat ini hanya mengalokasikan subsidi pupuk untuk tanaman pangan, sementara kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman nonsubsidi. Hal ini berdampak signifikan terhadap produktivitas perkebunan yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat.
Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi hambatan dalam distribusi hasil perkebunan. Meskipun beberapa jalan kebun telah dibangun, ketersediaan alat pascapanen, traktor, dan kendaraan pengangkut masih belum memadai untuk seluruh kelompok tani.
Joni meyakini pembangunan di Sangatta Selatan dapat direalisasikan secara bertahap melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Langkah prioritas yang diusulkan adalah percepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk membuka akses pembangunan yang lebih luas.
