Kaltimes.com – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (22/4/2025) di ruang rapat Komisi I. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari laporan sejumlah karyawan PT Hanwha Mining Service Indonesia (HMSI) terkait dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang mencuat beberapa waktu terakhir.
Dalam forum tersebut, hadir pula perwakilan dari manajemen PT HMSI, manajemen PT Cipta Kridatama selaku user, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, serta sejumlah perwakilan karyawan yang terdampak langsung atas kebijakan perusahaan.
Anggota Komisi I DPRD Kukar menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap serius dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Di antaranya adalah penghapusan hak atas hari libur nasional, kebijakan lembur yang tidak manusiawi, serta praktik mutasi kerja secara sepihak tanpa penjelasan yang layak.
“Kami menilai ini adalah persoalan serius karena menyangkut hak dasar para pekerja,” ujar salah satu anggota Komisi I.
Ia juga menggarisbawahi bahwa sistem kerja lembur yang diberlakukan tanpa membedakan waktu siang dan malam, serta tidak disertai kompensasi yang sesuai, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.
Masalah ini semakin rumit dengan adanya laporan bahwa beberapa pekerja dimutasi secara mendadak, dan bahkan dikenai sanksi setelah menolak mutasi karena alasan pribadi dan keluarga. Hal ini, menurut Komisi I, sangat berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang besar serta menciptakan ketidakpastian dalam hubungan kerja.
Komisi I DPRD Kukar menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja dan meminta manajemen PT HMSI untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan keputusan final yang adil bagi semua pihak.
“Kami berharap semua pihak menjalankan perannya dengan profesional dan manusiawi. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang dan mencoreng nama baik dunia usaha di Kukar,” tutup perwakilan DPRD. (adv)
