Kaltimes.com – Setelah melakukan pertemuan dengan DPRD Kota Bontang, rombongan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melanjutkan kunjungan kerja mereka pada 9 Mei 2025 ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk mempelajari program penataan permukiman dan penyediaan perumahan layak huni yang telah berhasil diterapkan di Bontang.
Rombongan DPRD Kukar diterima langsung oleh Kepala Dinas Perkimtan Kota Bontang, Drs. Usman, M.Pd, yang didampingi oleh sekretaris dan jajaran dinas terkait. Dalam pertemuan ini, banyak hal yang dibahas, mulai dari penanganan kawasan kumuh, skema program kolaboratif, hingga penggunaan teknologi pemetaan digital.
Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md menyampaikan apresiasinya atas kemajuan yang dicapai Kota Bontang dalam bidang penataan kawasan permukiman. Ia menjelaskan bahwa pihaknya ingin mempelajari lebih jauh strategi pembangunan kota yang layak huni dan berkelanjutan.
“Kami melihat Bontang berhasil melakukan penataan kawasan kumuh dan padat penduduk menjadi kawasan yang lebih asri. Ini menjadi contoh baik yang bisa kami pelajari, terutama skema program peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan melalui kolaborasi pusat dan daerah, seperti program NSUP/KOTAKU,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos, menambahkan bahwa kunjungan ini juga difokuskan pada strategi implementasi program Dinas Perkim Bontang dalam menyediakan rumah layak huni serta mengelola aset pertanahan secara efektif.
“Komisi III melihat Bontang telah menerapkan sistem pemetaan digital untuk kawasan kumuh, yang patut kita adopsi. Koordinasi lintas OPD di sini juga cukup efektif dalam menyelaraskan program pembangunan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kami di Kukar,” tutur Farida.
Lebih lanjut, Farida menyebut bahwa Komisi III akan merekomendasikan Dinas Perkim Kukar untuk mengadopsi pendekatan serupa, termasuk pemberdayaan masyarakat serta sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antarpemerintah daerah di Kalimantan Timur dalam membangun kawasan permukiman yang inklusif, tertata, dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv)
