Kaltimes.com – Setelah menerima dokumen resmi penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar langsung menyiapkan langkah selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung pada Senin pagi, 12 Mei 2025, sekitar pukul 08.15 WITA. Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, memimpin langsung rombongan komisioner dalam kunjungan ke kantor DPRD Kukar. Dokumen diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD, dan disaksikan oleh Sekretaris DPRD, H. M. Ridha Dermawan.
Menurut Junadi, berkas yang diterima merupakan hasil resmi dari Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang digelar KPU Kukar pada Minggu, 11 Mei 2025, di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong. Penetapan tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 822 Tahun 2025 dan mengacu pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pilkada Kukar 2024.
“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 154/PL.02.7-BA/6402/2025,” ujar Junadi.
DPRD Kukar pun segera merespon cepat dengan menjadwalkan rapat paripurna sebagai tahapan berikutnya. Junadi menegaskan bahwa paripurna akan digelar pada Rabu, 14 Mei 2025. Agenda tersebut menjadi syarat administratif penting sebelum pengusulan pelantikan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan selanjutnya ke Kementerian Dalam Negeri.
“Harapan kami, proses pengusulan ke Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan lancar dan cepat, sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa dilaksanakan pada akhir Mei atau awal Juni,” tutupnya.
Langkah cepat ini menunjukkan sinergi antara KPU dan DPRD Kukar dalam memastikan kelancaran transisi pemerintahan daerah. Semua pihak berharap pelantikan kepala daerah terpilih bisa dilakukan sesuai jadwal agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif. (adv)
