Kaltimes.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kenaikan gaji serta insentif bagi tenaga honorer di sektor pendidikan, kesehatan, teknis, dan tenaga harian sekolah (THS). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong, pada Senin (24/3/2025).
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M Andi Faisal, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi, yaitu Saripudin, Mitfahul Jannah, Hamdiah, Sri Muryani, Fatlon Nisa, Ahmad Yani, M Idham, serta Sopan Sopian. Sejumlah instansi terkait turut diundang seperti BPKAD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, Badan Riset Inovasi Daerah (Brida), Inspektorat, serta Bagian Hukum Setkab Kukar. Puluhan perwakilan tenaga honorer dari berbagai bidang juga hadir dalam rapat tersebut.
Menurut Andi Faisal, kajian teknis mengenai kenaikan gaji dan insentif saat ini sedang dilakukan oleh Brida dengan dukungan dari Inspektorat dan Bagian Hukum Setkab Kukar.
“Untuk kenaikan gaji insentif bagi honorer ini sedang dikaji oleh Brida dibantu Inspektorat dan bagian hukum Setkab Kukar. Untuk itu, Komisi IV berharap agar secepatnya kajian teknis ini bisa dirampungkan agar selanjutnya bisa dibawa ke arah yang lebih tinggi yaitu pemerintah daerah dan TAPD,” katanya kepada awak media pada Senin (24/3/2025).
Politikus PDIP ini, yang akrab disapa Ical, menyatakan bahwa Kukar memiliki kapasitas fiskal untuk mewujudkan hal tersebut. Ia bahkan mencontohkan potensi anggaran sebesar Rp15 miliar jika dialokasikan untuk sekitar seribu guru honorer.
“Guru dan tenaga teknis semuanya itu ada kebersamaan juga besarannya bisa untuk anggaran yang dipersiapkan untuk guru kalau hitungan kita semisal seribu orang saja itu Rp.15 miliar,” ujarnya.
Dengan kemampuan fiskal yang dimiliki Kukar serta kewajiban alokasi 20 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan, Ical yakin rencana ini bisa diwujudkan. Ia juga menegaskan pentingnya pemberian insentif secara proporsional berdasarkan masa kerja.
