Kaltimes.com – DPRD Kaltim mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov untuk melakukan evaluasi lelang secara berkala, khususnya untuk proyek-proyek berskala besar, karena pengadaan mempunyai potensi signifikan untuk mengurangi risiko Silpa.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menyatakan evaluasi proses lelang bertujuan untuk mencegah tingginya sisa Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun.
Seno Aji menyatakan, dengan mengawal suatu proyek pengadaan dari proses lelang, APBD Kaltim dapat mengantisipasi rendahnya daya serap anggaran.
“Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, agar tidak ada proyek yang terlambat atau gagal. Kami juga meminta OPD Kaltim yang capaian daya serapnya masih rendah untuk meningkatkan kinerjanya,” ujarnya, Senin (13/11/2023).
Politisi Gerindra ini mengumumkan DPRD Kaltim mengalokasikan anggaran Silpa sebesar Rp 675 miliar pada APBD 2023, dengan tujuan mengoptimalkan serapan anggaran pada 2024 dan tahun anggaran berikutnya.
Pemprov diimbau terus melakukan evaluasi tahun anggaran 2024, mulai dari perencanaan hingga lelang, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya Silpa.
“Harus dirancang sebelum dimulai. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024,” tutupnya. (Hms/Adv)
