SETIAP Agustus, jalanan ibu kota identik dengan kemeriahan HUT RI. Namun tahun ini suasananya berbeda. Suara gas air mata, sirene ambulans, dan teriakan massa mendominasi.
Aksi unjuk rasa melanda berbagai wilayah Indonesia pada Jumat (29/8/2025). Kericuhan membuat transportasi umum lumpuh dan fasilitas publik rusak. Korban jatuh dari pihak demonstran maupun kepolisian. Gelombang protes terjadi bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.
Demo awalnya dipicu kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Namun kemarahan kemudian berbalik ke aparat kepolisian. CNBC Indonesia mencatat beberapa peristiwa penting:
Demo Senin (25/8/2025)
Aksi besar pertama terjadi pada Senin (25/8/2025). Massa datang dari pelajar SMA, pedagang kecil, pengemudi ojek online, hingga mahasiswa. Mereka menolak rencana kenaikan tunjangan DPR dan menuntut transparansi gaji anggota dewan.
Sekitar pukul 12.00 WIB, situasi di depan kompleks DPR RI memanas. Massa bertahan di depan pagar, sementara polisi mendorong mundur barisan. Bentrokan pun pecah. Batu, botol, dan petasan berterbangan, polisi membalas dengan gas air mata, water cannon, dan kawat berduri. Lalu lintas Senayan lumpuh hingga malam.
Tragedi Ojol Dilindas Rantis Brimob (27/8/2025)
Pada Kamis (27/8/2025), buruh turun ke jalan menolak sistem kerja outsourcing dan menuntut kenaikan upah minimum. Aksi siang berlangsung damai, namun malamnya mahasiswa kembali memadati kawasan DPR.
Sekitar pukul 21.00 WIB, massa merusak pagar DPR. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata. Dalam kondisi kacau, sebuah kendaraan taktis Brimob melaju kencang di Pejompongan.
Kendaraan itu menabrak dua pengemudi ojek online. Affan Kurniawan tewas di tempat, sedangkan Moh Umar Amarudin luka berat dan dilarikan ke RSCM. Video kejadian viral, memperlihatkan mobil Brimob melintas tanpa berhenti. Mobil itu kemudian meninggalkan lokasi.
Insiden ini menyulut amarah. Ratusan pengemudi ojol mengepung Mako Brimob Kwitang hingga dini hari, menuntut pelaku diadili.
Jumat (29/8/2025)
Hari terakhir aksi, Jumat (29/8/2025), massa terbagi dua. Ribuan pengemudi ojol berkumpul di Mako Brimob Kwitang, sementara mahasiswa berdemo di depan Polda Metro Jaya.
Tuntutan bergema: keadilan bagi Affan, hentikan kekerasan aparat, dan usut insiden Pejompongan. Aksi solidaritas menjalar ke Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, menjadikan isu ini keresahan nasional.
Sorotan pada Anggaran Polri
Belum enam bulan memimpin, pemerintahan Prabowo–Gibran sudah diguncang gelombang demo nasional. Kritik tajam mengarah pada Polri soal cara menangani massa.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Polri menghabiskan Rp 3,8 triliun untuk penanganan demonstrasi sepanjang 2019–2025. Dari jumlah itu, belanja alat pengamanan massa menelan Rp 1,53 triliun dalam 32 paket pengadaan.
Polri juga mengeluarkan Rp 762,33 miliar untuk kendaraan, Rp 702,62 miliar untuk tongkat, dan Rp 229,43 miliar untuk tameng. Selain itu, Rp 178,31 miliar digunakan untuk amunisi, Rp 154,53 miliar untuk gas masker, Rp 147,02 miliar untuk rompi, serta Rp 51,94 miliar untuk kacamata.
Sepatu menyerap Rp 24,22 miliar, sementara biaya pengepakan dan pengiriman Rp 20,37 miliar. Konsumsi aparat juga tercatat Rp 1,13 miliar. ICW menegaskan data ini bersumber dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri.
Jika dirata-rata, anggaran pengamanan aksi Polri setara Rp 542 miliar per tahun. Sebagai pembanding, Kementerian Dalam Negeri pada 2024 hanya mengalokasikan Rp 120 miliar untuk program pendidikan politik masyarakat. Belanja Polri tetap 4,5 kali lipat lebih besar daripada anggaran tahunan edukasi politik.
Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan prioritas kebijakan: negara lebih mengutamakan perlengkapan represif ketimbang memperkuat literasi politik warga.
Dulu Indonesia diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kini demokrasi perlu dijaga dengan suara yang bermartabat.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
