Kaltimes.com – Joni, Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, mengungkapkan berbagai permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Dalam kegiatan reses yang dilakukan, sektor perkebunan dan perikanan menjadi fokus utama keluhan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius.
Di sektor perkebunan, regulasi yang membatasi subsidi pupuk untuk tanaman kelapa sawit menjadi kendala utama. Berbeda dengan tanaman pangan jangka pendek seperti sayuran dan padi yang masih menikmati subsidi, petani sawit harus berjuang menghadapi tingginya biaya produksi akibat penggunaan pupuk nonsubsidi.
Sementara itu, wilayah pesisir di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan menghadapi tantangan dalam pengembangan sektor perikanan. Nelayan setempat masih membutuhkan dukungan lebih intensif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian khusus, terutama di kawasan Sangatta Selatan. Status pemukiman yang masih berada di kawasan hutan, seperti di Sangkima, menghambat akses pembangunan. Meskipun pemerintah daerah telah memulai program pelepasan kawasan hutan di beberapa wilayah seperti Karangan, implementasinya masih memerlukan proses Panjang,”katanya.
Program pembangunan jalan kebun dan pengadaan alat pasca-panen yang telah terealisasi belum memberikan dampak optimal karena masalah pemeliharaan. Joni berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi berbagai permasalahan di Dapil 2 secara berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat di sektor perkebunan dan perikanan.
Dewan ini juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Sangatta Selatan, Kutai Timur, masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Aksesibilitas menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan fasilitas pendidikan di wilayah ini. Banyak daerah yang sulit dijangkau, menyebabkan pembangunan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah tidak bisa direalisasikan secara optimal. Status kawasan hutan yang belum dilepaskan menjadi kendala utama, mengingat sejumlah pemukiman masyarakat berada di dalam kawasan tersebut.
“Di sektor perkebunan, petani kelapa sawit menghadapi kesulitan dalam memperoleh pupuk karena tidak masuk dalam kategori penerima subsidi. Berbeda dengan tanaman pangan seperti padi dan sayuran yang mendapat subsidi, petani sawit harus mengandalkan pupuk nonsubsidi yang harganya lebih tinggi,”paparnya.
Infrastruktur pendukung seperti jalan kebun telah mulai dibangun, namun fasilitas penunjang seperti alat pascapanen, traktor, dan kendaraan pengangkut masih belum terdistribusi merata ke seluruh kelompok tani. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas distribusi hasil perkebunan.
Meski menghadapi berbagai tantangan, optimisme tetap ada untuk pembangunan bertahap di Sangatta Selatan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses pelepasan kawasan hutan untuk membuka akses pembangunan yang lebih luas, demi terwujudnya infrastruktur yang memadai bagi sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat.
