Kaltimes.com – Aris Mulyanata, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menegaskan banjir yang berulang di Samarinda merupakan tanda kegagalan dalam pengelolaan tata ruang dan perencanaan kota yang tidak berkelanjutan. Ia menilai banjir bukan hanya masalah teknis drainase atau faktor cuaca ekstrem, tetapi akibat berkurangnya ruang resapan air karena pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan.
“Pembangunan tanpa menjaga keseimbangan lingkungan telah menghilangkan fungsi ruang resapan, sehingga banjir sulit dihindari,” ujar Aris, Rabu (14/5/2025).
Aris mendorong pemerintah kota segera merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2042 agar pengembangan wilayah tidak mengancam kawasan resapan dan bantaran sungai yang rentan banjir.
“Revisi perda ini penting supaya zona-zona ekologis dilindungi dan tidak menjadi lahan pembangunan yang memperparah banjir,” katanya.
Selain itu, Aris meminta evaluasi ketat terhadap izin-izin pembangunan di kawasan rawan banjir, terutama di sepanjang bantaran sungai. Ia juga mengingatkan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas saluran drainase serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air tidak tersumbat sampah.
“Drainase yang baik dan masyarakat yang peduli merupakan kunci mengurangi banjir jangka pendek, namun yang terpenting adalah tata ruang yang sesuai daya dukung alam,” jelasnya.
Aris juga mengingatkan banjir tak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa warga. Dengan tingginya jumlah korban, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan reformasi kebijakan perkotaan demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan kota Samarinda.
“Kita harus bertindak cepat dan menyeluruh agar banjir tidak terus menjadi ancaman bagi warga,” pungkas Aris.(adv)
