Kaltimes.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Timur menggelar pertemuan untuk membahas Kebijakan Umun (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Timur 2025.
Anggota Banggar DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut masih membahas proyeksi terkait pendapatan. Sementara besaran RAPBD Kutai Timur 2025 yang dibahas untuk sementara senilai Rp 8,950,414,286,800.
“Yang diplototi adalah batasan-batasan belanja mereka (Pemerintah Kabupaten Kutai Timur) yang berhubungan dengan pendapatan. Tadi dibahas mengenai potensi-potensi pendapatan,” ungkap Jimmi.
Meski demikian, Jimmi yakin APBD Kutai Timur 2025 yang akan disahkan paling lambat 30 November 2024 masih bisa menembus angka Rp 10 triliun. Hal ini mengingat adanya tambahan dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 906,183,237,000 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
“Adapun pendapatan transfer Rp 8,044,230,959,800 meliputi pendapatan transfer Pemerintah Pusat, pendapatan transfer antardaerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” jelas Jimmi.
Meskipun demikian, Jimmi optimistis APBD Kutai Timur 2025 yang akan disahkan paling lambat 30 November 2024 masih bisa menembus angka Rp 10 triliun. Hal ini dengan mempertimbangkan tambahan dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Adv-DPRD/G)
