Kaltimes.com – Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), M. Andi Faisal, S.Si., menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerahnya. Hal ini tercermin dari kepemimpinannya dalam kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan pada Jumat, 16 Mei 2025.
Dalam kunjungan yang berlangsung di ruang rapat DP3AKB Balikpapan itu, M. Andi Faisal yang akrab disapa Ical membawa serta jajaran anggota Komisi IV DPRD Kukar, seperti Budiman, Muhammad Idham, Ir. H. Ahmad Yani, Hj. Mitfaul Janah, Fadlon Nisa, Sri Muryani, Sopan Sopian, Syarifuddin, dan Hamdiah Z. Mereka disambut langsung oleh Sekretaris DP3AKB Balikpapan, Eni, serta Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Esti Santi Pratiwi.
Ical menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bagian dari upaya strategis DPRD Kukar dalam memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong inovasi kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Kami melihat bahwa DP3AKB Kota Balikpapan telah memiliki posko bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, tersedia juga Pusat Layanan Terpadu (PLT) untuk perempuan dan anak serta Rumah Aman (shelter) bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun perdagangan orang (trafficking),” ujar Ical.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan terhadap kasus prostitusi dan kejahatan berbasis online, yang semakin marak dan menargetkan perempuan serta anak sebagai korban utama.
“Komisi IV DPRD Kukar sangat mengapresiasi program-program inovatif yang telah dijalankan oleh DP3AKB Kota Balikpapan, termasuk penanganan kasus prostitusi dan kejahatan berbasis online yang terus berkembang,” tambahnya.
Menurut Ical, kunjungan ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi DPRD Kukar untuk memperkuat regulasi dan program perlindungan di tingkat kabupaten. Ia berharap ke depan Kukar bisa mengembangkan fasilitas yang setara dengan Balikpapan, termasuk shelter dan layanan bantuan hukum khusus bagi korban kekerasan.
“Kami akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi perempuan dan anak di Kukar,” tutupnya.
Langkah nyata yang dilakukan Ical dan Komisi IV ini menegaskan bahwa DPRD Kukar serius dalam memastikan perlindungan sosial menjadi prioritas pembangunan daerah, seiring dengan meningkatnya tantangan dan kompleksitas permasalahan sosial di era digital saat ini. (adv)
