Kaltimes.com – Ahmad Vanandza, Wakil Ketua DPRD Samarinda, menyoroti sejauh mana langkah pemerintah kota dalam menertibkan pom mini atau Pertamini yang beroperasi di Samarinda. Menurutnya, kebijakan terkait keberadaan pom mini harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta faktor keselamatan.
“Kalau memang dianggap meresahkan, tentu harus ada langkah konkret dari pemerintah. Namun, di sisi lain, masyarakat juga masih membutuhkan pom mini karena jumlah SPBU di Samarinda belum mencukupi,” ujar Ahmad, Rabu (19/2/2025).
Ia menekankan sebelum melakukan penertiban, pemerintah perlu melakukan kajian teknis yang mendalam.
“Perlu ada evaluasi dulu, karena secara garis besar pom mini memang berisiko, terutama terhadap kebakaran. Tapi kalau langsung dihilangkan, apakah ada solusi lain untuk masyarakat?” tambahnya.
Ahmad menyadari pendapat masyarakat terkait keberadaan pom mini juga beragam.
“Ada yang setuju pom mini ditertibkan karena faktor keamanan, tapi ada juga yang keberatan karena mereka bergantung pada keberadaan pom mini untuk mendapatkan bahan bakar dengan mudah,” jelasnya.
Menurutnya, peran Pertamina dalam penyediaan bahan bakar di Samarinda juga perlu diperhatikan.
“Jika Pertamina tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM di semua wilayah, maka wajar jika masyarakat mencari alternatif seperti pom mini,” katanya.
Ahmad berharap pemerintah kota dan masyarakat bisa menemukan solusi terbaik sebelum mengambil keputusan akhir.
“DPRD akan terus memantau sejauh mana pemerintah kota dan masyarakat bisa mencapai kesepakatan terkait hal ini. Jangan sampai ada kebijakan yang merugikan salah satu pihak,” tutupnya.(Adv/DPRDSamarinda)
