Kaltimes.com – Penertiban Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Samarinda Kota, yang dilakukan pada Jumat, 9 Mei 2025, menuai sorotan dari DPRD Samarinda. Agus Suwandi, Ketua Komisi II, menilai tindakan aparat dalam penertiban tersebut terlalu represif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Menurut Agus, permasalahan Pasar Subuh tidak bisa dilihat semata-mata dari aspek legalitas, melainkan harus diselesaikan secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pedagang, pemilik lahan, dan pemerintah.
“Pasar itu hadir karena ada lahan, pedagang, dan pembeli. Ketiganya punya kepentingan yang berbeda dan harus diselaraskan. Penyelesaian tidak bisa hanya dari satu sisi saja,” kata Agus di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (15/5/2025).
Ia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah relokasi yang lebih bijak. Pedagang-pedagang dengan komoditas khas seperti penjual babi yang selama ini identik dengan Pasar Subuh, bisa dialihkan ke tempat yang sesuai. Sementara penjual sayur dan buah, menurutnya, dapat diarahkan ke pasar-pasar resmi yang masih memiliki ruang kosong.
“Tidak semua pedagang harus dipindah ke satu lokasi saja. Bisa dipecah sesuai jenis dagangannya dan disisipkan ke pasar yang masih longgar,” jelasnya.
Agus juga menyayangkan kehadiran aparat dalam jumlah besar saat penertiban. Ia menilai pengerahan Satpol PP, kepolisian, hingga damkar sebagai tindakan yang tidak proporsional untuk menghadapi pedagang kecil.
“Saya sudah protes. Ini terlalu berlebihan. Lahannya milik swasta, tapi pemerintah yang turun dengan kekuatan penuh. Harusnya bisa dibicarakan dulu secara baik-baik,” ujarnya tegas.
Ia meminta ke depan penertiban dilakukan secara humanis dan mengedepankan komunikasi, bukan tekanan. Tindakan tegas, katanya, tetap penting namun harus menjadi langkah terakhir jika pendekatan persuasif gagal.
“Menegakkan aturan itu penting, tapi tetap harus ada empati. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan atau ditekan,” pungkasnya.(adv)
